PROSES PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 414 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI ATAS NAMA H. BAKRAN AMSOR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 14/G/2020/PTUN.SMD

Putri Lestari, Anita Dewi (2025) PROSES PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 414 KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI ATAS NAMA H. BAKRAN AMSOR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 14/G/2020/PTUN.SMD. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) SKRIPSI ANITA DEWI PUTRI LESTARI NIM 1874201027 - Anita Putri.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : Anita Dewi Putri Lestari NPM : 1874201017 Fakultas : Hukum Program Studi : Hukum Pertanahan Judul : Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 414 Kelurahan Temindung Permai Atas Nama H. Bakran Amsor Berdasarkan Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.SMD Peraturan Pemerintah Nomor peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah mengatur bahwa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah beserta bangunan di atasnya. Sebagaimana kasus pada sertipikat HM no 414, Kelurahan Temindung Permei, tanggal 7 mei 1998, SU No 5264/1996 atas nama H. Bakran Amsor yang telah memperoleh fakta penting terkait cacat administrasi dalam penerbitannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab bagaimana Proses Pembatalan Sertipikat hak milik nomor 414 Kelurahan Temindung Permei, atas nama H. Bakran Amsor berdasarkan putusan nomor 14/g/2020/PTUN/SM serta mengidentifikasi terkait kendala dalam proses penerbitan sertipikat tanah tersebut. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan Analisa terkait sudut pandang dan ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dengan turut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda bahwa Proses pembatalan sertipikat HM no 414, Kelurahan Temindung Permei, atas nama H. Bakran Amsor sebagaimana telah tertera dalam putusan nomor 14/g/2020/PTUN/SMD yang berkekuatan hukum tetap, harus dibatalkan karna terdapat ketidaksesuaian dalam pengolahan dan penyajian mengenai data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam hal pembuktian hak dan letak tanahnya dinyatakan cacat hukum secara administrasi. Kata kunci: Sertifikat, Badan Kantor Pertanahan, Pembatalan sertifikat

Actions (login required)

View Item