PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KECAMATAN SANGATTA UTARA UNTUK PROYEK PENANGANAN BANJIR (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perbaruan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum)

Nurhakim, Muhammad Rizal (2025) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KECAMATAN SANGATTA UTARA UNTUK PROYEK PENANGANAN BANJIR (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perbaruan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum). Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) SKRIPSI M. RIZAL NURHAKIM (FULL) (3) - Muh Rizal Nurhakim.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : Muhammad Rizal Nurhakim NPM : 19.11.107.74201.014 Judul : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KECAMATAN SANGATTA UTARA UNTUK PROYEK PENANGANAN BANJIR (DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERBARUAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM) Pembimbing : 1. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum 2. Rustiana, S.H., M.H Daerah Kabupaten Kutai Timur (KUTIM) selama ini sering terjadi bencana banjir, utamanya di daerah Sangatta. Penyebab banjir sering terjadi di Kabupaten Kutai Timur adalah sungai yang meluap akibat baru saja diguyur hujan deras serta banyak lahan yang gundul sehingga tak mampu menahan air hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara Untuk Proyek Penanganan Banjir dan Kendala Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan pengadaan tanah telah sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi sampai sekarang belum terwujudkan dengan baik dikarenakan pemerintah baru bisa mewujudkan pada tahapan perencanaan dan pembentukan tim, sedangkan pada tahapan pengadaannya pemerintah memiliki kendala dalam pembebasan lahannya disebabkan di salah satu wilayah disitu statusnya jalur hijau jadi kemungkinan nanti ada yang memiliki surat dan ada juga yang tidak memiliki surat, serta rata-rata masyarakat meminta harga yang terlalu tinggi yang dimana itu tidak sesuai dengan NJOP yang telah dihitung oleh pemerintah. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pelaksanaan, Kendala.

Actions (login required)

View Item