PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI TINJAU DARI PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Purba, Frans Jordan (2025) PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI TINJAU DARI PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) revisi PDD frans jordan purbaaa file perpus - Frans Jordan Purba.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Frans Jordan Purba NPM : 2074201039 Judul : Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tinjau dari Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Samarinda Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H.,M.H 2. Dr. Syaharie Jaang, S.H.,M.Si., M.H Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Maladministrasi menjadi suatu permasalahan yang serius dilingkungan pemerintahan di Kota Samarinda. Guna untuk mencapai pemerintahan yang baik melalui sektor pelayanan publik, Ombudsman berkewajiban untuk mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan berwenang untuk melakukan pencegahan khusus nya di Kota Samarinda. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif, dimana berorientasi pada data primer ( Peraturan Perundang-undangan ) serta data lapangan sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur telah melaksanakan peran mereka dalam pencegahan maladministrasi namun masih kurang efektif disebabkan beberapa kendala yakni, faktor kurangnya sumber daya manusia, penyelenggara belum memahami mengenai standar pelayanan dan komponen pelayanan, penyelenggara belum dapat membedakan standar pelayanan dengan standar operasional prosedur, penyelenggara belum memahami tugas pokok dan fungsi, penyelenggara tidak menjadi filter dengan melakukan upaya administrastif atas ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan. Kata kunci : Pelayanan Publik, Maladministrasi, Ombudsman, Penyelenggara, Pencegahan

Actions (login required)

View Item