PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Ladin, Lauveri (2025) PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) Lauveri Ladin (1974201030) 2025 - Lauveri Ladin.pdf - Submitted Version Download (5MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : Lauveri Ladin NPM : 1974201030 Judul Proposal Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pembimbing Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Dr. Jaidun, S.H., М.Н. 2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H. М.Н Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut "Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020" memberikan penjelasan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil masyarakat menggunakan peralatan sederhana dengan skala kecil. Kebijakan pertambangan rakyat bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini sering kali dirancang untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral di lokasi mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari aktivitas pertambangan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui prosedur pemberian izin pertambangan rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dan Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pemberian izin pertambangan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif. Kata kunci: Pertambangan rakyat, Faktor kendala

Actions (login required)

View Item