IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

Ahmadi, Ari (2025) IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) ARI AHMADI_2174201032_2025-1 - A_Ari Ahmadi.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : Ari Ahmadi Npm : 2174201032 Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir. Pembimbing : 1. Dr.Jaidun, S.H., M.H 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H. Petugas parkir membantu menjaga keamanan dan kerapian kendaraan, sehingga memperlancar arus lalu lintas. Juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam dan tanda pengenal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir. Namun masih banyak juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan wawancara, kuesioner, dan observasi yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan juru parkir resmi di Kota Samarinda. Sumber data primer dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen. Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara, Penentuan Populasi dan Sampling, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan kualitatif. Pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir sudah terlaksana namun dalam pemberian sanksi masih belum terlaksana sepenuhnya karena aspek sosial dan ekonomi. Kendalanya yaitu kebiasaan individu dari juru parkir, aspek sosial dan ekonomi, dan sosialisasi yang belum merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal di wilayah Kota Samarinda. Perlu ada pengoptimalan peran Dinas Perhubungan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap juru parkir dan perlu melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif dan merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal bagi juru parkir. Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Dinas Perhubungan

Actions (login required)

View Item