STATUS HUKUM TANAH YANG DIKUASAI SECARA TURUN-TEMURUN OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAH, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH

Axel, M. Virgil Reginald (2025) STATUS HUKUM TANAH YANG DIKUASAI SECARA TURUN-TEMURUN OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAH, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) M. Virgil Reginald Axel (1974201069) - M. Virgil Reginald Axel.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : M. Virgil Reginald Axel Npm : 1974201069 Judul Skripsi : STATUS HUKUM TANAH YANG DIKUASAI SECARA TURUN TEMURUN OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAHAN, HAK ATAS TANAH, RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH, Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H 2. H. Nainuri Suhadi. S.H., M.Hum Tanah yang dikuasai secara turun-temurun sering kali tidak memiliki dasar hukum formal, meskipun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat atau lokal selama berabad-abad. Dalam konteks ini, pengakuan hak atas tanah tradisional menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari konflik agraria dan untuk memastikan kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum bagi pendaftaran tanah yang telah dikuasai secara turuntemurun. Namun, pengakuan atas tanah tersebut masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah dan kurangnya integrasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur pendaftaran tanah dan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak atas tanah secara adil. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun. Kata Kunci: tanah, pendaftaran tanah, masyarakat hukum adat

Actions (login required)

View Item