MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Halim, Elvina (2024) MEKANISME PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DI KOTA SAMARINDA SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Papper) SKRIPSI ELVINA HALIM - Elvina Halim.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Mekanisme penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019. Dalam menghadapi permasalahan ini, perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme penerbitan IMTN di Kota Samarinda. Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan prosedur, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan terkait dengan Pendaftaran Tanah pasca Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Kemudian untuk mengetahui kendala penerbitan Izin Membuka Tanah Negara di Kota Samarinda. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Mekanisme penerbitan izin membuka tanah negara di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Sambutan, telah dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Prosedur yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa setiap permohonan diproses secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Actions (login required)

View Item