PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Gelawat, M. Murang (2025) PENDAFTARAN TANAH GEREJA PERSEKUTUAN MISI INJIL INDONESIA (GPMII) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT LEGALITAS DAN EKSISTENSI GEREJA DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) Skripsi M Murang Gelawat 2025 (Perpus) - Marvios Murang Gelawat.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : M. Murang Gelawat NPM 1974201029 Judul Skripsi : “Pendaftaran Tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) sebagai upaya memperkuat legalitas dan eksistensi Gereja di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H 2. Andri Pranata, S.H., M.Kn Penelitian ini untuk menganalisis proses pendaftaran tanah Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif, yang berfokus pada kajian proses pendaftaran tanah Gereja dan kendala yang dialami dalam pendaftaran pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia (GPMII) yang berada di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri diatas lahan HPL Kementrian Transmigrasi, apabila pihak Gereja ingin mendaftarkan tanah, maka Langkah yang perlu dilakukan adalah memohon izin pemanfaatan dari pemegang HPL, pengukuran lapangan, dan penerbitan Hak Guna Bangunan, (HGB) atau Hak Pakai sesuaiperuntukan. Proses ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman pengurus Gereja tentang persyaratan administrative, potensi konflik kepentingan dengan pemegang HPL, dan birokrasi yang Panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialiasi intensif kepada pengurus Gereja, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses pendaftaran tanah HPL. Dengan demikian, tanah Gereja dapat memiliki kepastian hukum yang kuat untuk mendukung kegiatan keagamaan secara berkelanjutan. Kata kunci : Pendaftaran tanah, Hak Pengelolaan (HPL), Tanah Gereja, kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item