PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Kadri, Mohtana Ferdy (2025) PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) CD PDF SKRIPSI MOHTANA - Mohtana Ferdy.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Mohtana Ferdy Kadri NPM : 1974201070 Judul : Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 2. Hj. Rustiana, S.H.,M.H Pembatalan sertifikat hak atas tanah diperlukan akibat cacat administrasi, cacat yuridis, atau putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis mekanisme pembatalan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pembatalan sertifikat meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya administrasi pertanahan, dan keberadaan mafia tanah. Penguatan regulasi, transparansi, serta koordinasi antar instansi diperlukan guna menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Kata kunci: Pembatalan Sertifikat Tanah, Cacat Administrasi, Cacat Yuridis, Sengketa Pertanahan, Peraturan Menteri Agraria No. 21/2020

Actions (login required)

View Item