PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KЕСАМАTAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Yahya, Febrian Yosea (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KЕСАМАTAN GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) skripsi febrian yosea yahya (1) - Febrian Yos.pdf - Submitted Version Download (4MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama NPM Judul : Febrian Yosea Yahya : 19.74201.064 Penegakan Hukum Pidana Khusus Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, SH., М.Н 2. Hj. Rustiana, SH., М.Н Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan menelaah kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) serta untuk menemukan suatu kebenaran, yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data, diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, dimana data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menelaah dan menelusuri peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka secara sistematis. Dari hasil yang diujikan dalam penelitian dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batu bara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sepenuhnya belum diterapkan karena adanya penambanganpenambangan ilegal yang terjadi di wilayah tersebut menunjukkan maraknya tindakan pidana dalam bidang pertambangan, meskipun pihak berwajib menemukan barang bukti di lapangan di wilayah Jalan Utama H.A.R.M Ayoeb Kecamatan Gunung Tabur berupa alat berat berupa excavator, namun pihak berwajib belum menemukan pelakunya secara langsung, karena ketika dilakukan sidak mereka sudah meninggalkan lokasi tambang. Sehingga penegakan hukum pidana berupa pemberian sanksi pidana belum dapat diterapkan ke pelaku penambang tersebut, sedangkan dalam pasal 158 UU pertambangan, bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. tentunya penerapan sanksi dirasa cukup efektif untuk memblokir tindakan pelaku untuk melakukan penambangan yang tidak memiliki izin dalam penambangan. Adapun faktor yang penghambat penegakan hukum pidana khusus terhadap pelaku penambangan batubara ilegal di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau yaitu: a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan, b. Sulitnya Mengungkap Barang Bukti; dan c. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di Kabupaten Berau. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Batu Bara Ilegal

Actions (login required)

View Item