UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Situngkir, Swandi Aliverchan (2025) UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undergraduate thesis, UWGM Samarinda.

Text (Full Paper) SWANDI ALIVERCHAN SITUNGKIR_2174201052_2025 - Regita A R.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAKSI Nama : Swandi Aliverchan Situngkir NPM : 2174201052 Judul Skripsi : Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H 2. Dr. H. Syaharie Ja‟ang, S.H., M.HKeputusan tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi pemerintahan yang dapat berdampak langsung terhadap hak dan kewajibanwarganegara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmengatur mekanisme upaya administratif sebagai sarana bagi masyarakat untukmengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan atau tindakanpejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Penelitian ini bertujuanuntukmenganalisis upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa keputusan tindakantata usaha negara berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014. Metode yang digunakanadalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan danhukumadministrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratifmerupakan langkah awal yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatankePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang ini memberikan duajenisupaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif, yang bertujuanuntukmenciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mengurangi bebanpengadilan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang ada dan inkonsistensi dalam penerapan oleh pejabat administrasi negara. Dengan demikian, diperlukansosialisasi yang lebih luas serta perbaikan dalam mekanisme pelaksanaanupayaadministratif agar dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsippemerintahan yang baik (good governance). Kata kunci: Upaya Administratif, Tindakan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014

Actions (login required)

View Item